Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, terus mendorong perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia. Di Jakarta pada Kamis (18/12), beliau menekankan bahwa kebijakan pendidikan kini harus berlandaskan bukti dan data nyata, bukan lagi sekadar intuisi. Melalui seminar hasil analisis kebijakan, pemerintah berupaya memastikan setiap keputusan memiliki dampak langsung bagi kemajuan siswa dan guru di seluruh negeri.
Pesan kuat Wamendikdasmen ini terealisasi melalui langkah strategis Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Kepala BSKAP Toni Toharudin menjelaskan bahwa diseminasi hasil kajian merupakan jembatan vital untuk merumuskan kebijakan yang responsif. Tanpa proses ini, hasil riset hanya akan menjadi tumpukan laporan teknis tanpa membawa perubahan nyata di lapangan.
Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan 31 hasil analisis kebijakan yang mencakup berbagai isu krusial. Mulai dari evaluasi program koding dan kecerdasan artifisial, hingga penguatan peran Bimbingan Konseling melalui program “7 Jurus BK Hebat.” Semua kajian ini bertujuan untuk memahami dinamika pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi pemerataan akses yang lebih adil.
Wamendikdasmen Atip juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan mitra internasional seperti UNESCO dan UNICEF untuk memperkaya perspektif. Salah satu temuan menarik menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya di daerah pinggiran bukan penghalang prestasi. Dengan kepemimpinan sekolah yang kuat dan budaya belajar guru yang baik, banyak sekolah mampu melampaui rata-rata literasi nasional.
Langkah berani ini membuktikan komitmen Kemendikdasmen dalam menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua warga negara. Ke depannya, seluruh pemangku kepentingan harus menyelaraskan data dengan praktik di sekolah-sekolah. Harapannya, transformasi ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memperbaiki ekosistem pendidikan Indonesia secara berkelanjutan.
