TASIKMALAYA – Wamendikdasmen Atip Latipulhayat, menunjukkan komitmen kuat dalam memeratakan akses pendidikan berkualitas di Jawa Barat. Pada Minggu (11/1), beliau meresmikan hasil revitalisasi 24 satuan pendidikan serta menandai berdirinya SMA Negeri 11 Tasikmalaya. Kehadiran sekolah baru di Kecamatan Bungursari ini menjadi jawaban atas penantian panjang warga yang sebelumnya belum memiliki fasilitas SMA negeri di wilayah tersebut.
Wamen Atip menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang setara. Beliau optimis bahwa SMA Negeri 11 Tasikmalaya akan memperluas jangkauan pendidikan menengah secara signifikan. Melalui peresmian ini, pemerintah memastikan tidak ada lagi kecamatan di Kota Tasikmalaya yang tertinggal dalam hal penyediaan sarana pendidikan formal tingkat atas.
Program revitalisasi tahun 2025 ini menyasar berbagai jenjang, mulai dari 4 PAUD, 8 SD, 8 SMP, hingga 4 SMA di Kota Tasikmalaya. Dukungan pemerintah mencakup pembangunan ruang kelas baru, laboratorium modern, area bermain edukatif, hingga perbaikan sanitas standar nasional. Wamen Atip menjelaskan bahwa perbaikan sarana dan prasarana merupakan wujud nyata pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung proses pembelajaran bermutu.
Dalam arahannya, Atip Latipulhayat menekankan bahwa kebijakan pendidikan di era Presiden Prabowo Subianto sangat menitikberatkan pada orientasi kualitas. Selain fisik bangunan, beliau mendorong penguatan literasi, numerasi, serta pengembangan kecerdasan abad ke-21 bagi seluruh siswa. Menurutnya, literasi harus mencakup pemahaman mendalam dan penguasaan pengetahuan spesifik agar siswa mampu bersaing di kancah global.
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif dan perhatian besar dari pemerintah pusat. Pihak Pemerintah Kota menyatakan kesiapannya untuk menjaga keberlanjutan program revitalisasi ini demi kenyamanan peserta didik. Dukungan berkelanjutan dari Wamen Atip diharapkan mampu menutupi keterbatasan anggaran daerah dalam menyediakan tenaga pendidik dan fasilitas sekolah yang layak.
