Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan penghargaan bergengsi kepada unit kerja berprestasi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Selasa (10/12/2025). Penghargaan ini meliputi predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta Pelayanan Prima. Mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, acara ini menegaskan langkah serius pemerintah dalam mencetak birokrasi yang transparan dan akuntabel.
Tahun ini, Kemendikdasmen mencatat lonjakan prestasi yang membanggakan. Dari total 62 unit kerja usulan, sebanyak 34 unit sukses menyabet predikat WBK dan 14 unit meraih WBBM. Angka ini merefleksikan peningkatan kinerja hingga 65,25 persen jika kita bandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian ini membuktikan bahwa strategi pengukuran kinerja melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri berjalan efektif dalam mendongkrak kualitas layanan.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menekankan bahwa penghargaan ini memiliki makna mendalam. Menurutnya, Zona Integritas bukan sekadar urusan administrasi atau seremoni semata, melainkan wujud komitmen moral untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Wamen Atip menyebut bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan negara yang memanusiakan, bersih, dan terpercaya sebagai bagian dari hak asasi prosedural.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Abdullah Faqih, menjelaskan proses ketat di balik penghargaan ini. Tim penilai melakukan seleksi sejak Januari hingga Mei 2025 dengan metode dash evaluation dan visitasi lapangan. Pendekatan ini memastikan setiap unit kerja tidak hanya rapi secara dokumen, tetapi benar-benar menerapkan budaya antikorupsi yang inklusif dan empatik dalam kesehariannya.
Momentum ini menjadi bukti nyata transformasi birokrasi di tubuh Kemendikdasmen. Dengan menjadikan integritas sebagai standar kerja, pemerintah berharap masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif dari layanan publik yang semakin cepat, mudah, dan bebas pungutan liar. Konsistensi dan inovasi layanan akan terus menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik ke depan.
